Masyarakat Indonesia Makin Pesimis Terhadap Perekonomian

Masyarakat Indonesia makin pesimis terhadap kondisi perekonomian. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI), keyakinan masyarakat dalam memandang ekonomi Indonesia saat ini maupun prospek ke depan makin melemah.

Hasil Survei BI pada Agustus 2025 mencatat adanya penurunan kepercayaan, terutama pada indikator yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap ekonomi nasional.

Data Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang dirilis BI pada Rabu (10/9/2025) menunjukkan tren penurunan. Pada Agustus 2025, IKE tercatat hanya sebesar 105,1 atau turun 1,5 poin dibandingkan periode Juli 2025 yang berada di level 106,6.

Penurunan IKE di periode Agustus ini bahkan menjadi yang terendah sejak April 2022, ketika itu IKE berada di zona pesimis di angka 98,9 akibat hantaman pandemi Covid-19 varian Delta.

IKE sendiri merupakan indikator yang menggambarkan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional, meliputi penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, serta pembelian barang tahan lama. Jika IKE turun, artinya daya beli, peluang kerja, dan minat konsumsi masyarakat tengah melemah. Pada akhirnya, hal ini bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

Daya Beli: Apakah Semua Kebutuhan Turun?

Memang salah satu faktor turunnya keyakinan masyarakat adalah berkurangnya daya beli. Itu terlihat jelas dari data statistik Bank Indonesia. Tetapi apakah benar semua kebutuhan ikut menurun? Rasanya tidak. Untuk kebutuhan sehari-hari tentu tidak mungkin berkurang karena itu bagian pokok yang tidak bisa ditinggalkan.

Yang lebih terasa justru penurunan daya beli untuk kebutuhan sekunder seperti belanja, hiburan, dan barang-barang tambahan. Jadi, kalau melihat data, perlu dipahami bahwa yang menurun bukan kebutuhan pokok, melainkan pengeluaran tambahan masyarakat.

Kenapa Masyarakat Pesimis dan Sulit Cari Kerja?

Sebelum menyalahkan data sepenuhnya, mari kita lihat faktor penyebab lain. Salah satunya adalah sulitnya masyarakat mencari pekerjaan. Banyak orang merasa pesimis karena lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Bahkan ada anggapan bahwa sebagian perusahaan membuka lowongan hanya sebatas formalitas. Di sisi lain, benar juga bahwa banyak perusahaan tidak berkembang. Perusahaan kesulitan bersaing di tengah derasnya arus digital. Namun, apakah memang sepenuhnya salah perusahaan? Atau ada faktor lain seperti kompetensi pekerja dan regulasi pemerintah yang justru memperumit?

Perusahaan Susah Bersaing?

Kalau kita bedah lebih dalam, ada beberapa alasan kenapa perusahaan kesulitan. Salah satunya adalah persoalan pola perekrutan karyawan. Faktanya, banyak perusahaan lebih suka mengambil pekerja dari kalangan teman atau kerabat, bukan berdasarkan kompetensi.

Akibatnya, tenaga kerja yang masuk tidak selalu punya keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan. Perekrutan yang lebih mengutamakan kedekatan daripada skill membuat perusahaan sulit berkembang. Sumber daya manusianya tidak optimal, sehingga perusahaan kalah saing.

Generasi Muda, Digital, dan Budaya Instan

Selain perusahaan, faktor dari masyarakat juga perlu diperhatikan. Banyak generasi muda, terutama Gen Z, menghadapi tantangan tersendiri. Deputi Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, menyebut bahwa banyak anak muda menolak melanjutkan studi bukan karena biaya, tetapi karena enggan menempuh proses panjang.

Hal yang sama juga terlihat di dunia kerja. Banyak anak muda cepat menyerah karena terbiasa dengan budaya instan yang dipengaruhi dunia digital. Memang digital punya banyak keuntungan, tapi di sisi lain membuat sebagian orang tidak sabar dengan proses panjang.

Padahal, kesuksesan tidak bisa diraih dalam waktu singkat. Ada yang butuh perjuangan 3–5 tahun bahkan lebih, bukan hanya 6 bulan atau 1 tahun. Tetapi pola pikir serba instan membuat generasi muda mudah pesimis. Mereka terlalu sering terjebak dengan “hasil cepat” tanpa memahami proses berliku yang harus dilalui.

Apakah Pemerintah Ikut Andil?

Sekarang, mari kita lihat peran pemerintah. Sebagai pihak yang seharusnya mengayomi masyarakat, pemerintah diharapkan mempermudah jalan, bukan justru mempersulit. Sayangnya, sering muncul keluhan dari masyarakat bahwa birokrasi dan kebijakan justru menjadi hambatan.

Ketika soal pajak, pemerintah sigap dan cepat bertindak. Tetapi ketika masyarakat membutuhkan solusi, prosesnya lambat. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah masyarakat benar-benar sudah diayomi? Ataukah justru pemerintah semakin memperumit keadaan?

Banyak informasi beredar bahwa masyarakat merasa semakin terbebani. Kalau benar demikian, tentu pemerintah perlu lebih memperhatikan aspirasi. Jangan hanya di depan ketika soal pungutan, tetapi lambat ketika rakyat membutuhkan pertolongan.

Introspeksi Bersama

Jadi, kalau kita rangkum, persoalan pesimisme masyarakat dan turunnya daya beli tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Ada banyak faktor yang saling berhubungan.

• Perusahaan yang belum maksimal berkembang karena perekrutan tidak berbasis kompetensi.
• Generasi muda yang cenderung instan dan mudah menyerah akibat pengaruh digital.
• Pemerintah yang sering dianggap lamban dan lebih sibuk dengan pajak ketimbang solusi nyata.

Masyarakat tidak bisa hanya menyalahkan perusahaan. Perusahaan juga tidak bisa hanya menyalahkan pekerja. Pemerintah pun tidak bisa hanya menyalahkan situasi global.

Solusinya adalah introspeksi bersama. Baik masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah harus memulai perubahan dari diri sendiri. Kalau semua pihak bisa berbenah, perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih sehat, adil, dan sejahtera.